Kapuas News

Dabo Singkep – Permohonan penetapan hak ahli waris atas nama almarhum Zainuddin resmi masuk ke tahap persidangan di Pengadilan Agama Dabo Singkep. Tiga orang ahli waris, yakni Yamnah, Samsiri, dan Yarti, hadir langsung bersama Kepala Desa Belungkur, Aref Rafandi. Namun, proses administrasi yang telah diajukan lebih dari empat kali menimbulkan kekecewaan dari pihak pemohon. Aref Rafandi menyayangkan berkas yang belum lengkap namun sudah dilimpahkan ke persidangan. “Kami sudah beberapa kali mengajukan administrasi. Harapannya tentu agar proses berjalan lancar. Tapi ternyata berkas belum lengkap sudah masuk ke sidang. Ini menyulitkan masyarakat, apalagi yang tinggal di daerah terpencil dan kurang mampu,” ujar Aref Rafandi. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang, khususnya bagi warga yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus administrasi ke pengadilan. Keputusan final terkait permohonan hak ahli waris ini dijadwalkan akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Dabo Singkep pada 29 J...

Pontianak, Kalbar — Permainan kotor dalam distribusi BBM subsidi di Kalimantan Barat makin mencolok. Dari antrean jeriken hingga dugaan spekulasi BBM yang melibatkan SPBU, praktik-praktik nakal ini terus berlangsung terang-terangan. Dan yang mengejutkan, Pertamina tahu segalanya. Tapi tak berbuat apa-apa. Ya, Anda tidak salah dengar. Menurut pengakuan Budi, salah satu pegawai Ritail Pertamina Pontianak, semua aktivitas SPBU di Kalbar telah termonitor real-time. “Kami tahu SPBU mana buka, mana tutup. Semua CCTV terpantau langsung oleh kami,” katanya lewat sambungan telepon kepada media. Tapi ironisnya, pelanggaran di lapangan justru seperti berlangsung dengan restu diam-diam. Jika semua SPBU diawasi kamera, mengapa antrean jeriken masih mengular tiap hari? Mengapa SPBU bisa buka tutup di luar jam operasional resmi tanpa sanksi? Dan bagaimana mungkin penyaluran BBM subsidi bisa masuk ke tangan spekulan? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di udara, tanpa satu pun jawaban tegas dari Per...

Ketapang| Alih-alih mereda, situasi di Ketapang pasca unjuk rasa dari kelompok PETIR (Persatuan Tambang Independen Rakyat Ketapang) justru makin memanas. Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) meningkat drastis, dengan unit alat berat ekskavator Sumitomo—kode SGM 27 dan SGM 18—kembali menggali tanpa henti, siang dan malam.  Terdapat lokasi aktivitas peti sudah marak,Matang gadung .keruing .Padang buga .sugai burung Padang kuning Padang tikar lubok hantu .bagan buluh . Diduga pengurus peti Ketua petir .hj kacong PANDI .hj utak. Ono.Penasehat pak gitok pak kelotak, ini sekolah raja di lokasi tambang peti.  Pantauan langsung tim LKRINews mengonfirmasi bahwa kegiatan itu berlangsung di luar wilayah konsesi resmi, tepatnya di zona yang tidak memiliki izin lingkungan maupun izin usaha pertambangan (IUP/IUPK). > “Demo seakan jadi sinyal hijau. Sekarang alat berat malah makin banyak, bahkan beroperasi di malam hari. Pemerintah dan aparat hanya diam,” kata seorang tokoh masya...

Kubu Raya Kalbar|Menyikapi pemberitaan yang sempat beredar terkait dugaan penyelewengan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 64.783.19 yang berlokasi di Jalan Pancaroba, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pihak manajemen akhirnya angkat bicara. Kusnadi, selaku manajer SPBU tersebut, memberikan klarifikasi resmi sebagai bentuk hak jawab terhadap informasi yang dinilainya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam keterangannya kepada media, Kusnadi menegaskan bahwa tuduhan penyelewengan distribusi BBM yang ditujukan kepada pihaknya tidak berdasar. Ia menyatakan bahwa operasional SPBU yang dipimpinnya berjalan sesuai prosedur dan berada dalam pengawasan ketat. “Saya ingin meluruskan bahwa pemberitaan yang beredar sebelumnya tidak benar. Kami tidak menyelewengkan distribusi minyak. Semua kegiatan distribusi di SPBU kami terekam oleh kamera CCTV dan setiap transaksi tercatat menggunakan sistem barcode,” tegas Kusnadi. Lebih lanjut, Kusnadi menjelaska...

Sungai Raya Kalbar Kantor Advokat Harti Hartidjah, S.E., S.H., M.Th., M.Kn & Rekan menyampaikan apresiasi mendalam terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya (BPN/ATR) dalam memfasilitasi mediasi terbuka terkait dugaan tumpang tindih bidang tanah di wilayah Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Raya. Mediasi tersebut dipimpin langsung oleh Lutria Nurhayati, S.ST, selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Kubu Raya, yang menjalankan proses dengan penuh profesionalisme, netralitas, dan komitmen terhadap asas keadilan administrasi pertanahan. > “Kami mengapresiasi cara Ibu Lutria Nurhayati memimpin forum mediasi secara terbuka, sistematis, dan humanis. Ini menjadi bukti bahwa penyelesaian agraria bisa ditempuh secara bermartabat tanpa harus masuk ke ranah konflik atau pidana,” ujar Adv. Harti Hartidjah,S.E.S.H,M.Th.M.Kn & Rekan kuasa hukum Bapak Wijanto Gunawan, pemilik SHM No. 11085 dan SHM No. 11090 Punggur Kecil. Dari Laporan Hukum ke Mediasi Terbuk...

LINGGA – Proses hukum kasus dugaan penipuan berkedok investasi bodong yang menyeret nama tersangka Sr alias Safaringga menuai sorotan publik. Dari sudut pandang hukum, berlarut-larutnya proses penyidikan dan pelimpahan berkas perkara menunjukkan indikasi lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Hingga Rabu (9/7/2025), Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga belum juga menerbitkan surat P21 atau menyatakan berkas perkara lengkap, meskipun telah tiga kali diserahkan oleh penyidik Polres Lingga. Keterlambatan ini membuat masa penahanan terhadap tersangka tidak dapat diperpanjang, sehingga Safaringga harus dibebaskan demi hukum. Aspek Hukum: Kewenangan Penahanan dan Prosedur P21 Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan hanya bisa dilakukan selama jangka waktu tertentu. Penyidik berwenang melakukan penahanan awal selama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari. Jika dalam jangka waktu tersebut berk...

Melawi, Kalimantan Barat |Masyarakat di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, menuntut aparat penegak hukum segera bertindak tegas terhadap dugaan praktik penyelewengan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang melibatkan seorang oknum berinisial BN. Oknum tersebut diketahui mengelola salah satu Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di Jalan Kramat Raya, Kelurahan Paal, Kecamatan Nanga Pinoh. Menurut laporan warga, BBM jenis solar dan pertalite yang semestinya disalurkan untuk kebutuhan masyarakat lokal justru diduga dikirim ke luar wilayah distribusi resmi, termasuk ke daerah Nanga Kayan dan Kecamatan Serawai di Kabupaten Sintang. Informasi ini mencuat ke publik setelah sejumlah warga mengalami kesulitan mengakses BBM bersubsidi di wilayah mereka sendiri. “Sudah hampir dua minggu kami kesulitan mendapatkan solar. Padahal, APMS ini seharusnya memenuhi kebutuhan warga sekitar. Tapi katanya malah dikirim ke daerah lain,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada awa...