Skandal BBM Subsidi di Kalbar: Kurangnya Pengawasan Pertamina di lapangan Saling Lempar Tanggung Jawab

Pontianak, Kalbar — Permainan kotor dalam distribusi BBM subsidi di Kalimantan Barat makin mencolok. Dari antrean jeriken hingga dugaan spekulasi BBM yang melibatkan SPBU, praktik-praktik nakal ini terus berlangsung terang-terangan. Dan yang mengejutkan, Pertamina tahu segalanya. Tapi tak berbuat apa-apa.

Ya, Anda tidak salah dengar. Menurut pengakuan Budi, salah satu pegawai Ritail Pertamina Pontianak, semua aktivitas SPBU di Kalbar telah termonitor real-time. “Kami tahu SPBU mana buka, mana tutup. Semua CCTV terpantau langsung oleh kami,” katanya lewat sambungan telepon kepada media.

Tapi ironisnya, pelanggaran di lapangan justru seperti berlangsung dengan restu diam-diam.

Jika semua SPBU diawasi kamera, mengapa antrean jeriken masih mengular tiap hari? Mengapa SPBU bisa buka tutup di luar jam operasional resmi tanpa sanksi? Dan bagaimana mungkin penyaluran BBM subsidi bisa masuk ke tangan spekulan? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di udara, tanpa satu pun jawaban tegas dari Pertamina.

Ketika wartawan berupaya mengonfirmasi langsung ke Pertamina di Pontianak, seorang sekuriti menghadang dan melarang awak media bertemu pimpinan. "Kami tanya dulu, Bapak mau lapor apa, nanti kami sampaikan," ujarnya. Alih-alih respons resmi, wartawan justru dilempar ke call center nasional.

“Kami diarahkan ke Depot, dari Depot disuruh ke Call Center 123. Lalu dibilang bukan kewenangan Pertamina Pontianak,” kata seorang petugas keamanan sangat arogan.

Dalam pengakuannya, Budi bahkan menyebut bahwa antrean jeriken sah-sah saja, asal mengantongi surat rekomendasi dari desa, pemda, atau bahkan BPH Migas. Ini jelas jadi celah hukum yang dimanfaatkan spekulan, bukan untuk nelayan atau petani yang benar-benar butuh. Lalu, siapa yang memastikan bahwa rekomendasi ini tidak diperjualbelikan?

Pengawasan sudah digital, tapi pelanggaran tetap berjalan. Maka masyarakat pun bertanya. “Apakah ini bukti ketidakmampuan Pertamina, atau justru pembiaran yang disengaja?”

Kecurigaan makin kuat bahwa telah terjadi pembiaran sistemik, atau bahkan keterlibatan oknum dalam jaringan mafia BBM subsidi.

Masyarakat Kalbar kini menuntut yakni Audit total distribusi BBM subsidi oleh lembaga independen, Transparansi rekaman CCTV SPBU dan daftar pelanggar, Sanksi terbuka untuk SPBU nakal serta Penegakan hukum tanpa kompromi bagi oknum yang terlibat.

Jika tidak ada langkah nyata, maka Pertamina akan dinilai bukan hanya lalai, tapi ikut bermain dalam kejahatan yang merampas hak rakyat. “Ini bukan lagi soal antrean panjang atau drum berisi solar. Ini soal keadilan sosial yang dihancurkan oleh kelalaian dan kerakusan. Jika negara benar-benar hadir, maka mafia BBM tidak akan punya ruang bernapas.” (TIM)