Roro Dabo Singkep, Kuala Tungkal Kembali Beroprasi Kembali, F-SPSI NIBA Kab. Lingga Sampaikan Terikasih

-



Dabo Singkep – Kapal Roro yang melayani rute Dabo Singkep – Kuala Tungkal, Jambi akhirnya kembali beroperasi setelah satu setengah bulan tidak berlayar. Kembalinya operasional kapal ini disambut dengan rasa syukur oleh masyarakat, khususnya para sopir, pedagang, dan pelaku usaha di Dabo Singkep yang selama ini terdampak.

Ketua F-SPSI NIBA Kabupaten Lingga Christophorus Mercurius melalui Bidang Penyelesaian Hubungan Industrial, Adi Suharyana., menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah merespons keluhan yang disampaikan melalui F-SPSI NIBA Kab. Lingga.

“Kami berharap permasalahan ini tidak terulang kembali, terutama setelah masa docking tahunan atau menjelang hari raya. Sebab, masyarakat Lingga sangat menggantungkan kehidupan ekonomi dari keberadaan Roro ini. Kami juga berharap ke depan, bila kapal utama menjalani docking, ada kapal pengganti meski hanya seminggu sekali untuk rute Dabo Singkep – Kuala Tungkal,” ujar Adi.


Dengan beroperasinya kembali kapal Roro, diharapkan distribusi barang dan mobilitas warga kembali normal.


Penulis : Afrizal

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Roro Dabo Singkep Ke Kuala tungkal Mendek Hampir 1,,5 Bulan, Supir dan Pedagang Sayur Merugi sangat bersar

-
Gambar
  Dabo Singkep, Kamis, 26 Juni 2025 – Layanan kapal Roro rute Dabo Singkep–Kuala Tungkal telah terhenti hampir 1,5 bulan terakhir. Akibatnya, sopir angkutan dan pedagang sayur mengalami kerugian besar karena distribusi barang terhambat dan biaya logistik melonjak drastis. Para pedagang kini terpaksa menyewa pompong untuk mengangkut sayuran dari Jambi ke Dabo Singkep. Biaya sewa pompong jauh lebih mahal dibandingkan ongkos Roro, ditambah risiko keselamatan yang tinggi. Bahkan, salah satu pompong sempat tenggelam saat cuaca buruk melanda perairan Kuala Tungkal. > “Biasanya kami hanya bayar sekitar satu juta lebih untuk ongkos Roro, tapi sekarang bisa tiga kali lipat jika lewat pompong,” ujar Alex, pedagang sayur rutin dari Jambi. “Belum lagi risiko barang rusak atau tenggelam seperti kejadian kemarin. Kami benar-benar bingung harus lewat jalur mana lagi.” Supir-supir angkutan juga mengeluhkan ketidakpastian kelanjutan operasional Roro. Tanpa kepastian jadwal, mereka terpaksa menun...
Baca selengkapnya

Korupsi dana desa tak di tindak relawan prabowo prawiro Profesonal kepri akan laporan kan kapolres

-
Gambar
Lingga- organisasi relawan prabowo prawiro Profesonal kepri menyoroti pengunaan angaran desa Resang kecamatan singkep selatan kabupaten Lingga provinsi kepri ( 8/1/2025) Pemerintah prabowo gibran tidak main main dalam memerantas tindak pidana korupsi dari berapa rapa pidato presiden prabowo untuk mberantas korupsi bahakan presiden prabowo lansuk kasih intruksi ke kapolri akan tetapi para kapolres di daerah masih banyak tidak mengindahkan  intruksi presiden prabowo dan kapolri hal ini jadi perhatian organisasi yang di perintah kan pak prabowo untuk bentuk yaitu prawiro Profesonal Metio sandi sekertaris prawiro Profesonal kepri saat di konfirmasi awak media ( 8/1/2025) " sangat di sayangkan penyelengan angaran desa di biarakan saya oleh aph aparat penegak hukum tentu hal ini sangat di sayangkan kita menilai kinerja kapolres Lingga tidak mendukung asa cita presiden prabowo. " ada pembiran oleh pihak polres Lingga tentu kami sangat syangkan  maka dari Itu saya akan laporkan kapol...
Baca selengkapnya

Praktik Pembagian Usulan DPRD Lama dan Baru di Kalbar Dinilai Melanggar Aturan dan Merusak Tata Kelola Pemerintahan Daerah

-
Gambar
Kalimantan Barat ,Pontianak|  Beredarnya pesan WhatsApp dari admin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat yang menyatakan bahwa usulan program dari anggota DPRD yang baru dilantik belum dapat diproses sebelum ada pembagian data usulan antara anggota DPRD lama dan baru, memunculkan kontroversi serius terkait mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Pesan ini memperlihatkan adanya praktik yang mengindikasikan bahwa usulan pembangunan dianggap sebagai milik pribadi anggota dewan lama yang harus “dibagi” kepada anggota dewan baru, bukan sebagai bagian dari proses kelembagaan yang bersifat transparan dan partisipatif. Situasi ini menuai kritik tajam dari pengamat hukum, pemerintahan, serta kalangan masyarakat sipil, karena berpotensi melanggar sejumlah aturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).  *Mekanisme Pengajuan Usulan yang Bermasalah*  Dalam pesan yang tersebar dan telah dikonfirma...
Baca selengkapnya