PT. Hermina Jaya dengan Masyarakat Marok tua sudah dipertemuan di Ruangan UPP lll dari Singkep dan Tidak ada Permasalahan

-



Kapuasnews. Com Lingga|Pemberitaan di berbagai media lokal yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat merupakan hal yang wajar, karena informasi yang diterima masyarakat terkadang kurang lengkap sehingga perlu diluruskan agar diketahui kondisi yang sebenarnya.

Pada tanggal 8 April 2025, di ruang rapat Kantor UPP Kelas III Dabo Singkep, telah dipertemukan perwakilan dari PT. Hermina Jaya dengan masyarakat Marok Tua yang didampingi oleh salah satu LSM. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kapolsek Singkep Barat, Kasat Intel Polres Lingga, Camat Singkep Barat, Kepala Desa, serta perwakilan masyarakat. Dalam pertemuan itu, masyarakat Marok Tua menyampaikan bahwa mereka selaku pemilik lahan belum sepenuhnya menerima pembayaran ganti rugi atas lahan yang telah digunakan selama kurang lebih 15 tahun. Dalam kesempatan itu, disepakati bahwa pihak PT. Hermina Jaya akan membayarkan ganti rugi lahan tersebut, yang ditandai dengan adanya surat pernyataan resmi.

Mahyuddin, S.Sos., M.H selaku Kepala Kantor UPP Kelas III Dabo Singkep juga menyampaikan bahwa dari sisi legalitas, kegiatan penambangan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, antara lain Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berlaku hingga tahun 2029, Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) atas nama PT. Winner Platinum Trading Indonesia, serta adanya perjanjian kerja sama pembelian bijih bauksit. Selain itu, terdapat pula perjanjian kerja sama pemanfaatan Terminal Khusus antara PT. Hermina Jaya dengan PT. Bintang Cipta Artha serta dengan PT. Telaga Bintan Jaya, yang saat ini sedang dalam proses perpanjangan. Keabsahan legalitas penambangan ini telah dikonfirmasi kepada Inspektorat ESDM Wilayah Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Transformasi digital yang dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan RI, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, saat ini telah mencakup seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Indonesia, termasuk Kantor UPP Kelas III Dabo Singkep. Dalam hal penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), layanan kini telah dilakukan secara daring melalui aplikasi Inaportnet.

Bijih bauksit yang dimuat dan diangkut ditujukan ke PT. Bintan Alumina Indonesia (PT. BAI) di Kijang, yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), bukan untuk diekspor ke luar negeri.

Adapun penyegelan yang dilakukan oleh pihak PSDKP disebabkan oleh belum dibayarkannya kewajiban PKKRL oleh PT. Hermina Jaya, yang tertunda karena bertepatan dengan libur nasional yang panjang. Meski demikian, izin PKKRL tersebut sudah terdaftar dalam sistem OSs. "Tutupnya


(Afrizal) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Korupsi dana desa tak di tindak relawan prabowo prawiro Profesonal kepri akan laporan kan kapolres

-
Gambar
Lingga- organisasi relawan prabowo prawiro Profesonal kepri menyoroti pengunaan angaran desa Resang kecamatan singkep selatan kabupaten Lingga provinsi kepri ( 8/1/2025) Pemerintah prabowo gibran tidak main main dalam memerantas tindak pidana korupsi dari berapa rapa pidato presiden prabowo untuk mberantas korupsi bahakan presiden prabowo lansuk kasih intruksi ke kapolri akan tetapi para kapolres di daerah masih banyak tidak mengindahkan  intruksi presiden prabowo dan kapolri hal ini jadi perhatian organisasi yang di perintah kan pak prabowo untuk bentuk yaitu prawiro Profesonal Metio sandi sekertaris prawiro Profesonal kepri saat di konfirmasi awak media ( 8/1/2025) " sangat di sayangkan penyelengan angaran desa di biarakan saya oleh aph aparat penegak hukum tentu hal ini sangat di sayangkan kita menilai kinerja kapolres Lingga tidak mendukung asa cita presiden prabowo. " ada pembiran oleh pihak polres Lingga tentu kami sangat syangkan  maka dari Itu saya akan laporkan kapol...
Baca selengkapnya

Masyarakat Apresiasi ke PT CSA Melakukan Perbaikan Jalan di wilayah Desa Teluk

-
Gambar
Kapuas News Com. Lingga.Desa Teluk mulai melakukan perbaikan jalan sepanjang 500 meter di wilayah tebing menuju ke pantai Desa teluk.Di daerah Dusun 2 RW.02,dan RT004 upaya ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat yang lewat atau pergi ke pantai dan juga kerja lewat sana,sehari hari dalam menyediakan akses jalan yang baik bagi masyarakat sekitar Lingga timur ini.  “Langkah yang dilakukan oleh perusahaan ini, merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk melakukan perbaikan jalan buat masyarakat seperti jalan yang rusak ,Langkah ini juga menjadi tegas salah satu upaya untuk membantu Desa teluk ini.dan tentunya bagian dari dukungan terhadap masyarakat dan lain lain Cakupan pekerjaan yang sudah dilaksanakan sejak 30 /04/2025 cukup 1hari saja kata pak kades teluk edi yang lalu, antara lain pembuatan sepanjang jalan yang rusak di hadiri juga pak kades teluk dan BPD, arisazka dan bg mod sebagai nelayan setempat dan pawang tanah kalau dikatakan orang kampung.. Dan ...
Baca selengkapnya

Praktik Pembagian Usulan DPRD Lama dan Baru di Kalbar Dinilai Melanggar Aturan dan Merusak Tata Kelola Pemerintahan Daerah

-
Gambar
Kalimantan Barat ,Pontianak|  Beredarnya pesan WhatsApp dari admin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat yang menyatakan bahwa usulan program dari anggota DPRD yang baru dilantik belum dapat diproses sebelum ada pembagian data usulan antara anggota DPRD lama dan baru, memunculkan kontroversi serius terkait mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Pesan ini memperlihatkan adanya praktik yang mengindikasikan bahwa usulan pembangunan dianggap sebagai milik pribadi anggota dewan lama yang harus “dibagi” kepada anggota dewan baru, bukan sebagai bagian dari proses kelembagaan yang bersifat transparan dan partisipatif. Situasi ini menuai kritik tajam dari pengamat hukum, pemerintahan, serta kalangan masyarakat sipil, karena berpotensi melanggar sejumlah aturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).  *Mekanisme Pengajuan Usulan yang Bermasalah*  Dalam pesan yang tersebar dan telah dikonfirma...
Baca selengkapnya